Hukum Kriminal    Inspirasi    Kesehatan    Ekonomi    Wisata    Komunitas    Pendidikan    Kuliner    News    Peta Situs   

Sosok Inspiratif

Intan Dituntut Multi Talenta

TERJUN ke dunia panggung hiburan zaman sekarang ini tak melulu mengandalkan para ayu dan tubuh aduhai. Sekali kelebihan yang diber...

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

SUARA MERDEKA SOLO

SILAHKAN PESAN/ORDER

SILAHKAN PESAN/ORDER

Follow by Email

SILAHKAN KUNJUNGI SITUS KAMI

Tampilkan postingan dengan label INSPIRASI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label INSPIRASI. Tampilkan semua postingan

Cor Jalan, Cara Unik Sadiyo Sentil Pemerintah

SRAGEN,wartosolo.com-Banyak cara yang dilakukan rakyat kecil dalam meningatkan pemerintah. Tulisan di bawah ini bakal menunjukkan sentilan bagaimana, rakyat kecil yang tak punya power dan kuasa ternyata bisa membikin pedas telinga pengambil kebijakan. Mungkin saja ceritanya jadul, namun tetap saja tindakan pria ini akan menginspirasi orang kecil lainnya. Namanya Sadiyo Cipto Wiyono atau akrab disapa Mbah Sadiyo, pemulung asal Sragen, Jawa Tengah. Pria 65 tahun ini rela menyisihkan uang untuk menambal jalan berlubang yang ditemui di jalan. Entah sudah berapa lubang yang sudah dicornya, karena apa yang dilakukannya sudah bertahun-tahun lamanya. 
 Aksi nyentrik Sadiyo yang sebelemunya tak terendus oelh siapapun, kini mulai jelas mendapatkan simpatik dari para pengguna jalan. Masyarakat tak hanya diuntungkan dengan jalan yang mulus usai dielus Sadioyo. Mereka terbantu karena Sadiyo ikut menyentil pemerintah yang seolah berpangku tangan karena jalan dibiarkan rusak, sementara pajak terus mengalir ke kas negara.
 "Saya menyisihkan uang dari jualan rosok, Kalau lakunya di atas Rp 100.000 ya dibelikan semen dan pasir. Nanti menambal jalan yang rusak," kata pria yang tinggal di Dukuh Grasak RT 42 RW 11, Desa/Kecamatan Gondang, Sragen ini. 

Sadiyo cor beton di Sragen
 Bukan tanpa tantangan saat menjalankan aksi sosial ini. Pria paruh baya ini harus menantang panas, bahkan nyawanya dikorbankan karena dirinya menambal aspal tanpa pengaman apapun. Atas kemurahan hati suami Tumirah ini, Tuhan tak langsung memberikan kemudahan. Di jalanan, kakek 7 cucu itu pernah didatangi petugas yang diduga dari pemerintahan. Petugas ini mengaku risih dan tak setuju atas tindakan Sadiyo. Namun Sadiyo menjawabnya juga enteng-enteng saja. "Silahkan becak saya dibawa. Saya tetap menambal jalan yang berlubang. Anda sebagai petugas seharusnya ya memikirkan jalan yang rusak," ucapnya. Nada keras Sadiyo ini ternyata membuat kecut si petugas pemerintah dan akhirnya mundur.  

Diliput media 

Sadiyo sendiri pergi dari rumahnya dengan naik becak. Barang-barang bekas di jalan diambilnya. Bila terkumpul banyak lalu dijual. Bila hasil jualnya banyak dipakai buat makan, sisanya buat material untuk menambal jalan. Sadiyo mengaku terenyuh bila melihat jalan yang rusak. Ia pernah sekali melihat pengendara sepeda motor yang jatuh karena menerabas lubang. Si pengendara motor yang tak lain adalah tetangganya mengalami patah tulang dibeberapa bagian tubuhnya. 
Dari aksinya turun ke jalan, akhirnya sejumlah media massa cetak dan elektronik meliputnya. Ia pun diundang ke stasiun televisi untuk mengikuti dialog. Hingga akhirnya pemerintah setempat terketuk hatinya atas kerja keras Sadiyo ini. Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengaku terkesan dengan jerih paya Sadiyo. Ia pun memerintahkan adanya pengerahan massa untuk melakukan tutup jalan secara serentak. "Gerakan ini sebagai jawaban atas keresahan warga terkait kondisi jalan yang rusak. Semua pekerjaan belum bisa dilakukan karena menunggu proses lelang," kata Yuni. Tahun ini, Pemkab Sragen memfokuskan pada infrastruktur. Hanya saja, karena terkendala prosedur, proyek belum bisa dilakukan. Anggaran sudah disiapkan dan saat ini tengah proses lelang. (*/)

Mengapa , Demo angkot Makin Merebak dan Cenderung Anarkis ?


WARTOSOLO.COM- Demo angkutan umum nampaknya tidak akan berhenti. Dimulai dari Yogyakarta, kemudian Medan, Malang, Semarang, Tangerang, Bandung dan bisa jadi akan diikuti pengusaha dan sopir angkutan umum di daerah lain.
Sejak era reformasi, perhatian pemerintah terhadap transportasi umum kian menurun. Meski dalam UU 22/2009 LLAJ ada ''kewajiban'' pemerintah pusat termasuk pemerintah daetah untuk menyelenggarakan transportasi umum (pasal 138, 139, 158) dan kewajiban memberi ''subsidi operasional'' (pasal 185)'
Di Jawa Tengah, angkutan pedesaan yang beroperasi tinggal 20 persen, sehingga beberapa trayek transportasi pedesaan sudah hilang. Bus AKDP yang beroperasi sudah kurang dari  40 persen dengan load factor kurang dari 40 persen. Idealnya, load factor minimal 79 persen agar usahanya tetap berjalan.
demo-angko-bandung
Djoko Setijowarno



Di perkotaan juga sama saja, rata-rata yang beroperasi kurang dr 30%* dgn tingkat isian kurang 40 persen.

Era pemerintahan

Pada 2004, pemerintah melalui Kemenhub mulai menggagas bus sistem transit (BST) dgn konsep membeli pelayanan (buy the service). Namun dalam perkembangan hingga sekarang, tidak banyak kota yg serius menyelenggarakan BST tersebut. Selain kendala anggaran juga kemampuan SDM di daerah. Bahkan yang lebih ironis, program BST jadi ladang korupsi dan kolusi kepala daerah hingga, bawahannya. Saat ini sudah lebih dari 20 kota di Indonesia sudah operasikan Program BST.
Penyelenggaraan BRT (bus rapid transit) di Jakarta sekarang sudah bisa jadi percontohan bagi daerah. Di Jakarta, bus antre di halte menunggu penumpang naik. Sementara di daerah, kebalikannya, penumpang antre menunggu bus kapan akan hadir di halte. Karena jumlah bus kurang.
Era menurunnya pengguna angkutan umum, saat sepeda motor mudah didapat dan harganya murah terjangkau kemampuan warga karena dapat diangsur.
Era Presiden SBY, sepeda motor tumbuh pesat. Sebelum tahun 2005, produksi sepeda motor kisaran 2-3 juta unit per tahun. Sekarang rata-rata 8 juta unit sepeda motor diproduksi per tahunnya. Kemudian muncul kebijakan mobil murah dan hemat energi (LGCC) dapat fasitas khusus tanpa bayar pajak, turut berpengaruh warga makin beralih ke kendaraan pribadi baik sepeda motor maupun mobil.
Manajemen layanan transportasi umum tidak banyak berubah. Sistem setoran dan ngetem membuat kurang diminati penumpang. Angkutan umum kian ditinggalkan.
Di era Presiden SBY, diluncurkan subsidi BBM sktr Rp 200 triliun. Penikmat terbesar sepeda motor 53 persen dan mobil pribadi 40 persen. Sedangkan angkutan umum hanya 3 persen (terendah) dan mobil barang 4 persen.
Di era Presiden Joko Widodo, marak penggunan teknologi informasi dan merambah pula di sekror transportasi umum. Muncul angkutan sewa beraplikasi, baik sepeda motor maupun taksi.
Sepeda motor sewa atau ojek apalagi on line mkn meningkat jumlahnya. Demikian pula taksi on line memberi kemudahan bagi warga untuk mendapatkannya, selain tarifnya yang lebih murah dibanding taksi resmi.
Ojek bukan jenis transportasi umum, karena sepeda motor bukan kendaraan berkeselamatan. Cocok untuk angkutan lingkungan, Angkutan roda tiga Bajaj
Lalu pertanyaannya, apakah kejadian di Bandung, dimana satu unit mobil Avanza silver nopol D 1167 UF dirusak sekelompok orang diduga sopir angkot di Jalan BKR, akan kembali terulang. Pelaku salah sasaran dengan menuding mobil tersebut sebagai taksi online. Akibat insiden anarkis ini para penumpang di mobil Avanza mengalami trauma.
"Semoga hal seperti ini tidak terjadi di Solo dan kota-kota lain..

*Djoko Setijowarno pengajar di Universitas Katolik Soegijapranata,Salatiga. 

LRT Sumsel Bikin Baper Kepala Daerah

iri-lrt-sumsel-bikin

WARTOSOLO.COM- Setelah melihat perkembangan pembangunan LRT Sumatera Selatan, beberapa daerah mulai lakukan studi kelayakan kereta ringan. Demam LRT menjangkit beberapa kepala daerah. Padahal kalau melihat kondisi transportasi umum berbasis jalan raya masih kepayahan. Mau langsung lompat mengelola kereta ringan.
Investasi untuk membangun kereta ringan tidak murah. Belum lagi investasi sarananya serta nanti setelah beroperasi harus memberikan SUBSIDI !!! Padahal, jelas pemda banyak yang tidak sanggup beri subsidi, karena keterbatasan anggaran. Selain Kota Jakarta (Rp 70an triliun), paling tinggi tidak sampai Rp 8 triliun APBD nya. Kota Palembang termasuk sukses mengelola BRT Teans Musi. Meski sekarang kondisinya agak menurun. Sejak 2009 sudah beroperasi 8 koridor BRT. Masih perlu keseriusan lagi mengelolanya.Investasi bangun prasarana (13 stasiun dan 1 depo) untuk LRT Sumsel Rp 12 triliun, sekitar Rp 500 miliar per km. Terdapat 892 titik pilar/pier di sepanjang jalur tersebut. Sementara investasi sarana diestimasi mencapai Rp 710 miliar untuk pembelian sarana dan fasilitas pendukung.Berdasar hasil studi yang ditugaskan PT KAI melalui PR Pricewaterhouse (PWC), besaran ATP diperkirakan kisaran Rp 5 ribu. Sedangkan tarif keekonomian sebesar Rp 25.550,00 per orang. Besaran LF rata-rata 33% dengan frekuensi per hari 48 perjalanan KA.Diperkirakan jam sibuk 06.00-09.00 & 16.00-19.00. Headway peak hour adalah 15 menit dan headway non peak hour adalah 30 menit.Keunggulan LRT layang ini adalah bebas hambatan, tidak satupun ada perlintasan sebidang dengan jalan raya, sehingga tidak ganggu perjalanan kereta. Juga gangguan tangan jahil terhadap prasarana terhadap  pencurian dan sabotase. Masih ada yang harus ditata oleh Pemkot. 

Palembang agar LRT SUMSEL dapat disukai warganya, yakni menata trotoar sepanjang jalur LRT SUMSEL dan menata ulang trayek (rerouting) BRT TRANS MUSI dan angkot yang ada. Program Pemkot. Palembang cko bagus, hingga 2017 angkot hilang berubah jadi BRT TRANS MUSI.Trotoar harus bagus dan humanis, karea pengguna transportasi umum, entah bus mapun kereta adalah pejalan kaki untuk menuju halte dan stasiun. Perhatian trotoar terhadap disabilitas adalah penting. Sudah ada UU 8/2016 ttg Disabilitas yang harus diakomodir untuk fasilitas transportasi. Trotoar sepanjang jalur LRT SUMSEL sangat buruk dan tidak memadai untuk digunakan.Kota Bandung dan Surabaya sudah lama bahkan lebih dulu siapkan kereta ringan untuk kotanya. Dua jalur trem utk Surabaya dan dua jalur kereta ringan layang untuk Bandung.Yang harus diperhatikan pemda adalah tidak hanya minta dibangun, tapi pikirkan juga kemampuan subsidinya.Jika kemampuan finansial APBD terbatas, cukup mulai membangun transportasi publik berbasis jalan raya dengan bus. Prasarana jalan sudah ada, tinggal adakan armada bus, tambah bangunan halte dan sistem tiketing serta depo bus. Kemudian tambahkan sentuhan teknologi informatika untuk layanan lebih baik. Demam transportasi umum baik, tapi jangan memaksa harus bangun LRT...

Djoko Setijowarno pengajar di Universitas Katolik Soegijapranata,Salatiga. Studied Rekayasa Transportasi at Institut Teknologi Bandung, Studied at Soegijapranata Catholic University, Studied Civil Engineering at Univesitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah.

LRT Senilai Rp 12 Triliun Ini Bikin Iri Beberapa Kepala Daerah

Sumatera-LRT-Selatan


WARTOSOLO.COM-Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan mulai dibangun sejak Oktober 2015, sekarang sudah mencapai 30 persen selesai. Pembangunannya memang cukup mengganggu lalu lintas harian. Terlebih saat pekerjaan pondasi. Beberapa pekerjaan pondasi dilaksanakan malam hari agar tidak banyak mengganggu lalu lintas kendaraan. Pasalnya, jalur LRT ini dibangun di atas jalan eksisting yang cukup padat lalu lintasnya. Pekerjaan diharapkan selesai Juni 2018 dan siap operasi untuk menghadapi Asian Games 2018.
LRT Sumatera Selatan cukup unik. Nantinya akan melayani penumpang bandara dan penumpang perkotaan. LRT ini merupakan transportasi wilayah aglomerasi, karena melayani warga Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin.
Dibangun sepanjang 23,4 km dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II (Kota Palembang) hingga Kawasan OPI/Ogan Permata Indah (Kabupaten Banyuasin). Melintas di atas Sungai Musi, ada bentangan jembatan sepanjang 445 meter bersisian dengan Jembatan Ampera.
Sepanjang jalur terdapat 13 stasiun dan satu depo berkapasitas 14 train set.
Tipe proyek adalah design and built melalui penugasan kepada kontraktor pelaksana PT Waskita Karya, Perpres. No. 116 & Perpres. No. 55 Tahun 2016.
Lebar jalan rel (gauge) 1.067 mm dengan axle load 12 ton. Kecepatan rencana 100 km/jam. Kecepatan maksimum 85 km/jam. Konstruksi jalur berupa elevated (slab track). Persinyalan adalah fixed block with cap signal (ETCS Level 1). Sistem electrical dengan third rail system 750 VDC.
Selatan-Sumatera-LRT
Setelah dibangun, selanjutnya pengoperasian sarana akan diselenggarakan PT Kereta Api berdasarkan Perpres. No. 116 Tahun 2015 & Perpres. No. 55 Tahun 2016. Mulai pengadaan, pengusahaan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana. Setiap trainset terdiri atas tiga cars (kereta) dengan kapasitas maksimal 445 orang. Lama berhenti di stasiun satu menit. Kecuali di Stasiun Bandara Sultan Mahmud Badarudin dan Stasiun OPI selama 10 menit. Pembuatan sarana dilakukan PT Inka di Madiun. 

 Habiskan Rp 12 triliun
 
Sarana yang disiapkan sebanyak delapan  train set yang dibagi enam train set untuk operasi dan dua train set untuk perawatan dan cadangan. Biaya pembangunannya sebesar Rp 12 triliun. Memang cukup mahal untuk setiap kilometer kisaran Rp 500 miliar. Bandingkan dengan membangun jalur rel di atas permukaan (at grade) sekitar Rp 30 miliar, tapi masih dengan ongkos pembebasan lahan. Sementara jalan rel layang (elevated) sedikit proses pembebasan lahan, hanya untuk depo yang butuh lahan khusus.
Pembangunan LRT Sumsel merupakan yang pertama kereta ringan di Indonesia dioperasikan. Selain sekarang sedang dibangun LRT Jabodetabek (target 2019) dan LRT Jakarta yang menyusul selesai 2018 untuk Asian Games 2018 juga. Beberapa kepala daerah merasa iri dan minta segera dibangun hal serupa di daerahnya.


Selatan-LRT-Sumatera


 LRT-Sumatera-Selatan 
Djoko Setijowarno Universitas Katolik Soegijapranata, Studied Rekayasa Transportasi at Institut Teknologi Bandung, Studied at Soegijapranata Catholic University, Studied Civil Engineering at Univesitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah.


Sugeng Riyanto : Kota Solo Harus Punya Bengkel Sendiri

pks-solo-sugeng-riyanto

WARTOSOLO.COM-Gagasan tentang perlunya Kota Solo memiliki bengkel otomotif sendiri, muncul setelah saya mencermati data yang dimiliki Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) tentang banyaknya jumlah kendaraan yang dimiliki pemerintah kota, baik yang roda empat, roda tiga maupun roda dua. Bahwa saat ini, paling tidak pemkot memiliki 420 mobil, 59 kendaraan roda 3 dan 852 sepeda motor. Jumlah ini mengalami peningkatan tiap tahunnya.Kendaraan ini tersebar ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di pemerintahan kota.
Data selanjutnya yang juga terkait adalah, saat saya mencoba melihat biaya perawatan yang dibutuhkan tiap tahunnya. Data tahun 2015, pemerintah kota mengeluarkan biaya perawatan utk semua jenis kendaraan sebesar Rp 14,8 milyar. Angka ini bukan angka yang sedikit. Biaya ini juga kecenderungannya selalu meningkat tiap tahunnya,
Dari dua tinjauan diatas, muncullah ide untuk menangkap nominal rupiah yang dikeluarkan tiap tahun guna biaya perawatan kendaraan ini menjadi peluang pendapatan asli daerah (PAD), yakni dengan diversifikasi usaha, pemkot mendirikan bengkel otomotif sendiri.

Keuntungan

Paling tidak ada lima keuntungan yang diperoleh pemkot jika ide ini direalisasikan. Pertama, ada peluang pendapatan asli daerah yang sudah pasti sumbernya, dengan besaran yang sangat signifikan. Belasan milyard tiap tahunnya. Ini dengan asumsi jika bengkel hanya melayani kendaraan inventaris pemkot. Tentu tidak menutup kemungkinan bengkel milik pemkot ini melayani masyarakat umum juga, sehingga peluang PAD menjadi sangat lebar terbuka. Sebagai pembanding, saat ini Solo memiliki lima perusahaan daerah yakni PDAM, kebun binatang satwa taru Jurug, PD Bank Solo, PPK Pedaringan dan PD BKK Pasar Kliwon. Dari ke lima perusahaan daerah tersebut yang paling banyak menyumbang PAD adalah PDAM. Untuk tahun 2015 sumbangan PDAM terhadap PAD adalah sebesar Rp 2,1 miiyar, diikuti Bank Solo Rp 1,01 miliar, Pedaringan Rp. 555,3 juta, Perusda TSTJ Rp 67,3 juta dan BKK Pasar Kliwon belum bisa memberikan PAD. Melihat besaran sumbangsih PAD beberapa perusda dan melihat prospek PAD dari perusda bengkel, maka sangat relevan bengkel ini segera direalisasikan.
Kedua, dengan dibukanya benkel ini, berarti juga membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat Solo. Dibutuhkan banyak SDM, baik untuk manajemen bengkel maupun tenaga ahli perbengkelan lulusan sekolah-sekolah yang ada di Solo baik setingkat SMK maupun universitas.
Ketiga, berdirinya bengkel ini akan sangat mendukung branding Solo sebagai kota vokasi. Banyaknya sekolah menengah kejuruan,terutama jurusan otomotif akan sangat terfasilitasi praktek kerja lapangannya di bengkel ini. Demikian juga mereka yang kuliah di Universitas Sebelas Maret (UNS) maupun Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mengambil jurusan teknik mesin, bisa memanfaatkan bengkel ini untuk kepentingan praktek kerja lapangannya.
Keempat, bengkel ini bahkan bisa berfungsi sebagai pusat pengembangan teknologi otomotif yang bisa mengangkat branding Kota Solo. Kita semua masih belum lupa “gelegar” image mobil esemka yang kemunculannya juga dari Solo. Bahkan secara politis mampu mendongkrak popularitas Jokowi sangat signifikan sebagai sosok wali kota yang sangat peduli dengan keberpihakan terhadap produk anak bangsa. Maka pembentukan bengkel ini kedepannya juga sangat memungkinkan menjadi semacam Solo Tekno Park/STPnya otomotif Solo.
Kelima, fungsi pelayanan.Bengkel milik pemerintah Kota Solo ini tentu di dirikan dengan semangat profesionalisme kerja sehingga hasil penanganan bengkel ini bisa di adu dengan bengkel-bengkel lainnya. Ketika masyarakat yakin dan percaya dengan semangat ini, maka pelayanan kepada masyarakat juga menjadi maksimal. Masyarakat akan bangga memasukkan kendaraannya ke bengkel pemkot, karena hasil garapannya bagus dan sekaligus menyumbangkan PAD bagi kotanya tercinta.

Keniscayaan

Lantas apa saja yang dibutuhkan dan hal-hal yang harus dipersiapkan untuk terrealisasinya ide ini?
Pertama adalah dasar hukum. Perlu dibuat terlebih dahulu perda tentang perusda baru yang berupa bengkel. Karena secara regulasi, pendirian perusahaan daerah haruslah terlebih dahulu ada perda yang menjadi pijakannya. Undang-undang nomer 5 tahun 1962 mengatur tentang pendirian perusda. Juga tertuang didalam pasal 177 Undang-undang nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, pemerintah daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Jika pemerintah kota enggan untuk meluncurkan perda ini, saya siap melontarkan di Komisi III DPRD Surakarta untuk membuat perda inisiatif terkait dengan perusda baru ini.
Selanjutnya yang kedua, perlu lahan yang memadai untuk lokasi berdirinya bengkel ini, sangat baik untuk mempertimbangkan daerah Solo utara seperti mojosongo yang dalam banyakhal sangat sesuaiuntuk lokasi. Dekat dengan jalan besar dan jalan tol, pemerataan “gula” di Solo utara dan bisa menjangkau segmen konsumen luar Solo seperti Sragen dan Karanganyar.
Ketiga, mendirikan bengkel baru yang berkelas tentu dibutuhkan modal finansial yang tidak sedikit. Dan terkait ini, pemkot memiliki dana yang sangat cukup. Beberapa tahun belakang ini, SiLPA tiap tahunnya besarannya selalu diatas Rp 100 milyar. Artinya, jika pemkot bisa melakukan perencanaan yang baik, maka sangat mungkin bisa mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendirikan bengkel ini. Apalagi ada kepastian return of investment (ROI) yang sangat bisadi prediksi waktunya.
Yang terakhir, keempat, perlu SDM yang sesuai dengan spesifikasi yang di butuhkan. Solo memiliki SDM yang sangat kompleks multi disiplin ilmu. Dengan proses seleksi yang baik. Pasti bisa didapatkan SDM yang kredibel yang akan mampu mengangkat nama bengkel ini di Solo dan sekitarnya.
Dari semua tinjauan ini, nampaknya memiliki bengkel sendiri bagi pemerintah kota Solo adalah sebuah keniscayaan. Berdirinya bengkel ini sangat bisa dipastikan tidak akan mempengaruhi bengkel-bengkel milik perorangan maupun swasta yang ada, lantas gulung tikar. Karena terlalu banyak jumlah kendaraan, dan terlalu terbatas kemampuan bengkel pemkot utk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan perbengkelan. Semoga ide ini bisa ikut memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah kota Solo didalam pelaksanaan visi walikota yang menjadikan Solo ini wasis, waras, wareg, mapan dan papan dan Solo semakin kuncoro. Wallahu a’lam.

Bio Data :  Sugeng Riyanto 
- Kelahiran, 1 Oktober 1976
- Politisi PKS Kota Surakarta
- Anggota Komisi III DPRD Kota Surakarta

Kontraktor dan Konsultan Trotoar Butuh Pelatihan Khusus


Pemasangan Trotoar Asal-asalan

WARTOSOLO.COM-Pakar transportasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang mengeluhkan masih banyaknya ditemui jalur khusus penyandang disabilitas tuna netra yang dibangun sepanjang trotoar kurang bermanfaat. Pasalnya, jalur tersebut dipasang asal-asalan, tidak mengikuti kaidah atau aturan yg benar. "Dapat dikatakan sekitar 80 persen lebih masih salah," tegas Djoko. Sosok kelahiran Pangkalpinang, 15 Mei 1964 ini menuturkan, jalur yang terpasang mungkin dikira hanya hiasan trotoar. Ia menduga fasilitas penting bagi penyandang cacat ini dipasang bukan sebagaiamana mestinya dan hanya sekadar menghabiskan anggaran. Sosok lulusan Magister Teknik Program Rekayasa Transportasi Jurusan Teknik Sipil Pascasarjana ITB Bandung ini mendesak kepada Kementrian Perhubungan dan Kementrian PUPERA turun tangan dalam mengatasi persoalan ini. Ia mendesak agar kedua kementerian itu memberikan pelatihan bagi kontraktor dan konsultan yg akan mengerjakan pembuatan trotoar. "Pembekalan ini penting, agar pembangunan trotoar tidak asal bangun, tapi dapat bermanfaat bagi semua orang tanpa memandang kondisi fisiknya," tegas wakil Ketua Bidang Riset dan Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Asal-asalan Pemasangan Trotoar
Asal-asalan Trotoar Pemasangan



Balada Kantong Parkir



WARTOSOLO.COM-Pengeluaran warga bayar parkir tepi jalan cukup besar. Jika tidak besar, tidak mungkin banyak yang memperebutkan lahan parkir tepi jalan.
Sampai-sampai jadi peluang bagi peserta pilkada untuk jadikan lahan parkir sebagai objek yang dijanjikan bagi pendukungnya. Tanpa keluar uang banyak, objek yang seharusnya bisa jadi sumber pendapatan potensial daerah, diserahkan pendukungnya sebagai kompensasi.
ketiak mulai ada upaya menertibkan menjadi lebih baik dan lebih transparan, tentunya kelompkok yang sudah terlalu lama menikmati miliar rupiah hasil dari penarikan parkir, pasti akan menolak dengan segala upaya.
Salah satu jargon yg dimunculkan adalah untuk JARING PENGAMAN SOSIAL. Menggunakan slogan awal reformasi seolah masih selaras dengan kondisi sekarang. Memanfaatkan juru parkir Sebagai kelompok warga miskin yang perlu dibantu.
Padahal jika ditelisik mendalam, pendapatan juru parkir tdk lebih besar dari UMK. Andai besar juga tidak dapat memberikan kehidupan layak, karena habis buat foya-foya. Besar pendapatan tidak setiap hari. Jukir adalah sasaran perasan yang tidak pernah dilakukan pembinaan dan dibiarkan liar.
Yang mendapat besar tanpa kerja keras adalah oknum ormas, oknum LSM, oknum PNS, dan oknum aparat (polisi dan TNI).
Akan sampai kapan kondisi parkir yang berpendapatan besar, tapi pemasukan minim ini tetap dipertahan eksis. Tarik ulur kepentingan masih berlangsung. Hanya ketegasan dan upaya mencari terobosan yang harus segera dilakukan. Di beberapa daerah di Jatim sudah lama melakukan terobosan itu.
Meski dengan kondisi sistem keuangan negara sekarang agak bertentangan. Namun hingga kini masih berjalan, karena dianggap efektif, lebih transparan, belum ada penolakan warga, sebelum bisa muncul ide baru.
Sistem zona dengan membuat kantong parkir dan meminimkan lokasi parkir tepi jalan dapat dijadikan salah satu solusi. Juru parkir dapat gaji bulanan, disertai aturan jam kerja seperti aturan UU Ketenagakerjaan, mendapat jaminan asuransi, jaminan kesehatan buat keluarga dan pendidikan buat anaknya,  setiap bulan diadakan bimbingan teknis dari berbagai instansi pemda termasuk kepolisian, pemberdayaan ekonomi buat keluarganya juga dapat membuat juru parkir lebih sejahtera ketimbang sekarang.

Perlu dicoba.. :) 

Djoko Setijowarno pengajar di Universitas Katolik Soegijapranata,Salatiga. Studied Rekayasa Transportasi at Institut Teknologi Bandung, Studied at Soegijapranata Catholic University, Studied Civil Engineering at Univesitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah.

Kepala Daerah Lalai, Warga Sengsara


WARTOSOLO.COM-Di Kabupaten Batang, Jawa Tenah terjadi kecelakaan tragis, mobil barang untuk angkut orang...jelas melanggar, tapi jangan salahkan warga, karena tidak ada lagi angkutan pedesaan angkut orang...17 meninggal seketika dan 20 orang luka berat dan ringan..
Kejadian ini bukan kali ini saja terjadi, sudah sering, cuma jumlah yang meninggal tidak sebesar sekarang ini.
Sudah berulang kali diingatkan, jika kewajiban dan wewenang penyelenggaraan angkutan umum baik di perkotaan mau pedesaan adalah tanggungjawab pemerintah termasuk pemerintah daerah.
Hal itu sudah diamanatkan jelas pada pasal 138 & 139 UU 22/2009 ttg LLAJ. juga di pasal 185, kewajiban memberi subsidi
aturan-mobil-barang

Tapi tetap saja para kepala daerah tidakmenggubris sama sekali. Angkuta pedesaan dibiarkan mati pelan pelan, digantikan fungsi sepeda motor. Pelajar di desa di bawah umur sehingga biasa naik sepeda motor ke sekolah. Sudah tak.nampak lagi pelajar di desa naik angkutan umum ke sekolah. Sungguh tragis, sepeda motor jadi transportasi desa untuk segala usia, tanpa miliki SIM.
barang-aturan-mobil

Angkutan pedesaan di Jateng juga di daerah lain tidak diurus serius oleh para bupatinya. Di Jateng, hanya tinggal 20 persen angkutan pedesaan yang beroperasi. Itu pun dengan kondisi armada yang tidak layak. Karena pemilik sudah tidak sanggup lagi melakukan peremajaan. Dalam kurun 5 tahun ke depan diperkirajan sehingga musnah.
Buruknya layanan angkutan pedesaan juga berimbas makin banyak anak desa tidak bisa teruskan sekolah lanjutan. Ongkos transportasi jadi mahal. Harus punya sepeda motor. Pendidikan dan kesehatan leh gratis, tp transportasi mahal, tidak banyak bermanfaat.
-barang-aturan-mobil

Angkutan barang digunakan.juga sebagai angkutan orang di pedesaan sudah menjd hal biasa. Seolah nyawa sudah tidak ada harganya lagi. Kendaraan barang jenis L 300 yang biasa bawa sapi 3 ekor...tapi bisa angkut 36 orang berdiri...sungguh mengerikan. Orang sudah disetarakan denga hewan dalam hal bertransportasi.
Belum lagi kondisi jalan yang tidak mulus dan geometrik yang tidak standar seperti jalan di perkotaan, sesungguhnya sungguh membahayakan jika kendaraan tersebut ditumpangi orang melebihi kapasitas.
Mungkin perlu fatwa ulama apakah pejabat yang bertanggung jawab menyediakan angkutan umum berdosa karena tidak melaksanakan tanggung jawabnya dan rakyat alami kecelakaan sampai meninggal akibat tidak terlayani...
-barang--aturan-mobil

Kepedulian kepala daerah terhadap layanan transportasi umum masih sangat kurang dan terkesan mengabaikan...
Angkutan umum hanya dilirik ketika PILKADA & PILEG untuk nempel foto buat kampanye. Setelah terpilih, tak satupun kepala daerah dan anggota dewan yang peduli dengan angkutan umum...dilupakan dan baru diingat lima tahun. 
-barang--mobil-aturan



-mobil-barang-aturan
 Djoko Setijowarno pengajar di Universitas Katolik Soegijapranata,Salatiga. Studied Rekayasa Transportasi at Institut Teknologi Bandung, Studied at Soegijapranata Catholic University, Studied Civil Engineering at Univesitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah.

Jangan Habiskan Pikiran untuk Taksi Aplikasi


WARTOSOLO.COM-Akhir-akhir ini, pemerintah berupaya ingin memenuhi keinginan layanan taksi aplikasi atau taksi on line. Meski sudah diterbitkan PM 32 Tahun 2016 untuk mewadahinya, namun masih ada penolakan, misalnya kendaraan tidak mau di KIR, tidakbersedia sopir SIM A Umum, dan sebagainya. 
Pemerintah khususnya Kemenhub harus kembali konsentrasi pada Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah dibuatnya. Waktu 3 tahun ke depan, cukup singkat untuk merealisasikannya.
Bisa-bisa program transportasi umum gagal, tidak sesuai harapan. Sesungguhnya, taksi on line ini akan membuyarkan harapan atau keinginan Presiden Joko Widodo yang sudah  memasukkan program transportasi umum dalam RPJM Nasional 2015-2019. Hakekatnya, taksi aplikasi bertentangan dengan program transportasi umum. Di beberapa negara sudah ditolak.
Pada prinsipnya bukan soal.mudah dan murah, namun apakah ada jaminan keselamatan dan keamanan bagi penumpang oleh pengelolanya. jika tidak, tidak perlu pemerintah terlalu berlebihan mengakomodir keinginannya yang sebenarnya akan merusak tatanan transportasi di daerah yang sedang dibangun sekarang.
Apa tidak kasihan dengan Pemda yang sudah  bersusah payah merintis pembenahan transportasi umum, tiba tiba diserbu tawaran operasi taksi on line yang akan beroperasi di daerahnya yang jelas jelas akan mematikan industri transportasi umum yang sudah dirintis sebelumnya.
Jika dibiarkan, persis mesti tidak serupa, ada usaha perseorangan, cuma bedanya bermitra. Setiap orang yang miliki kendaraan bisa jadi pengusaha taksi.
Sekarang, pendapatan sopir taksi konvensional berkurang hingga 30%. Karena ada perlakuan tidak sama antara taksi konvensional dengan taksi on line.
Usaha taksi on line bukan membuka lapangan kerja baru. Tetapi mengalihkan pekerjaan yang semula bekerja di perusahaan taksi konvensional ke taksi on line.
Lebih bijak, Kemenhub konsentrasi dgn RENSTRAnya. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Perhubungan Tahun 2015-2019, mengangkat dua isu strategis.
Isu strategis pertama, MEMBANGUN KONEKTIVITAS NADIONAL UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN. 
Isu strategis kedua, MEMBANGUN TRANSPORTASI UMUM MASSAL PERKOTAAN. Targetnya 10 kota perkotaan memiliki transportasi umum berbasis rel, BRT 34 kota dan pengadaan subsidi/PSO untuk transportasi massal perkotaan.
Sistem kelembagaan, penguatan SDM penyelenggara transportasi umum dan s plan perlu diajarkan kepada pemda yg akan menata transportasi umum sistem bus transit atau BRT.
Terlebih, kebanyakan kepala daerah tdk begitu peduli dengan kondisi transportasi umum di daerahnya.
Program transportasi umum bukan  program yang seksi bagi kepala daerah. Padalnya, tidak banyak memberi manfaat langsung bagi kepala daerah. Hanya kepala daerah yang punya kepedulian dan komitmen yg kuat. Jika ada transportasi umum, hanya sekadar menggugurkan kewajiban.
Hanya peduli transportasi umum ketika PILKADA DAN PILEG, setelah usai terpilih dienyahkan...:) :) 


Punya Usaha Onlen, Putri Politisi ini Emoh Andalkan Jabatan Ortu

wakil anak sekar rakyat

SOLO,wartosolo.com-Tak semua anak pejabat atau publik figur mengandalkan pengaruh, kekuasaan dan jabatan sang orang tua untuk hidup demi kemakmuran pribadi. Contohnya yang paling gamblang adalah bagaimana putra tertua Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang ngotot membuka usaha katering dan toko makanan sendiri tinimbang mendomplang keistimewaan yang dimiliki sang ayah seperti terjun berpolitik. Gibran memilih membuka warung martabak di pusat Kota Solo Jateng.
Lalu apakah ada anak pejabat negara anggota dewan, pengusaha yang membuka usaha tanpa mengandalkan orangtuanya, atau sang bapak ? Jawabnya adalah ada ! Jumlahnya pasti berjibun di Tanah Air ini.
anak rakyat wakil sekar
Nah, di Kota Solo, Jateng, yang bertetanggan dengan keluarga Presiden Jokowi. Ada anak anggota DPRD yang enggan menggunakan pengaruh ortu untuk mengeruk keuntunan. Sosok ini memiliki mengembangkan inovasi dan merintis usaha kecil-kecilan lewat jasa penjualan internet di sela-sela waktu belajarnya. 

Ia adalah putri dari Muhammad Al Amin, anggota DPRD Komisi IV Kota Surakarta bernama Sekar Azkia. Berkat ketekunan dan keuletan berjualan via internet, seperti toko onlen dan instagram ini. Sekar panggilannya malah bisa mengantongi keuntungan untuk sekadar uang jajan atau membeli peralatan sekolah sendri. Nah looh, keren kan... 
Kisah nyata yang jelas amat sangat inspiratif bagi orang tua dan tentunya para anak sekarang ini dishare sang ayah, Muhammad Al Amin di akun facebooknya yang beralamat di https://www.facebook.com/aminkaos.solo

Jualan Asongan

wakil rakyat anak sekar
Awalnya sejak empat pekan lalu, Al Amin menyampaikan aktivitas berjualan putri tercintanya ini lewat media sosial. Ia menunggah foto-foto sang putri yang kini duduk di kelas 5 sekolah dasar, saat memproduksi barang dagangan, mengemas, hingga proses penjualan khusus gantungan kunci Squeeze. 
Wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional Kota Surakarta ini rajin mengunggah foto-foto sang putri yang didampingi ibunya saat membuak lapak di city walk Jalan Slamet Riyadi Solo, Jateng saat digelar Solo Car Free Day (CFD) tiap hari Minggu pagi. Ia pun terbuka menyampaikan hasil jualan di hari tanpa kendaraan itu.
"Hari ini tembus rekor dengan omset 736k (Rp 736.000), yang pertama 323k (Rp 323.000) yang kedua 511k, yang ketiga 476k," kata Al Amin. 
Menurut dia, ide berjualan dengan menggelar lapak di CFD Solo dikerjakan Sekar dan dibantu orang tuanya dikarenakan kebutuhan untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan. 

anak wakil rakyat sekar
Mengingat, aktivitas berjualan onlen amat terbatas, sehingga buka lapak inilah yang dilakukan untuk meningkatkan silaturahmi dan kop darat. Hingga minggu awal di bulan September 2016 ini, sudah empat kali lapak yang dinamai  "Eiffel Slime&Squishy"  ini menyapa pelanggan dan pembeli. 
sekar wakil anak rakyat


"Sebulan lalu mulai nggeret (mengajak) ibu dan kedua kakanya untuk menemani jualan di CFD sambil lesehan. Oya sebelumnya di jual secara asongan dengan diajak asisten rumah tangga," kata Al Amin. 
sekar wakil rakyat anak


Sebagai seorang ayah, Al Amin mengaku memberikan dukungan sepenuhnya kepada kesungguhan putrinya ini mencari pengalaman dalam berniaga.
Keinginan anak untuk mandiri dan berusaha keras di atas kaki dan tangan sendiri tak bisa dibendung dan hal itu yang utamanya. Baginya hal itu malah menjadi anugerah sebagai wujud kerja kerasnya mendidik putra-putrinya. Walaupun terkadang apa yang diunggahnya itu malah mendapatkan cibiran atau pendapat bernada miring bahwa ia melakukan pembiaran dengan mengeksploitasi anak. (*/)

Rencana Pembatasan Sepeda Motor, Butuh Ketegasan Presiden

WARTOSOLO-Pemerintah berencana melakukan pembatasan wilayah untuk penggunaan sepeda motor
Rencana yang baik tapi sulit dilaksanakan. Setelah 70-80 persen korban kecelakaan adalah roda dua. Persoalan sepeda motor ini masalah kebijakan yang tidak bisa hanya Kemenhub yang urus dan selesaikan. Tetapi sudah porsi Presiden yang harus turun menyangkut investasi industri otomotif yang cukup besar.
Masalah hulu yang harus dibereskan. Kalau hanya dibatasi jarak tempuh pekerjaan sia sia habis energi dan waktu hasilnya tidak maksimal...


Djoko-Setijowarno
Djoko Setijowarno
Kenapa tidak dilakukan pembatasan cc atau isi silinder sepeda.motor harus di bawah 100 cc.
Kemudian tidak diberi akses kemudahan untuk mendapatkannya. Hilangkan uang muka dan sistem cicilan atau angsuran.
Akibat kebijakan sepeda motor yang salah kaprah....sekarang Bangsa Indonesia sudah menuai hasilnya. Kebijakan sepeda motor sudah berlebihan di Jepang dan China sebagai produsen sepeda motor terbesar di dunia sepeda motor dibatasi ruang geraknya tidak boleh beroperasi di jalan jalan di pusat kota.
Tapi di Indonesia sudah dianggap pengganti angkutan umum sehingga warga yang berumah dinding triplek dan di bawah kolong jembatan....pasti punya sepeda motor...
Sepeda motor sudah jadi pengganti aktivitas berjalan kaki....
Masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, konsumsi BBM subsidi habiskan 40%, sementara yang lain, seperti truk barang 4%, angkutan umum 3% dan mobil pribadi 53%...
Dampak negatif lain kebijakan sepeda motor yang salah adalah muncul begal dan balap liar yang sulit juga dibendung...
Masyarakat sudah terlanjur teracuni dan virus sepeda motor sudah mewabah. Anak di bawah umur saja sudah bisa kemudikan sepeda motor.  Akar masalah yang harus diberantas...
Pasti bnyak akal bulus yang muncul jika dibatasi wilayah operasional...
Kemenhub tidak bisa kerja sendirian. Harus gandeng pihak lain, seperti Kemenkeu, Kemendag, BI, Kemenperin, Kepolisian, Bappenas, pemda. Dan butuh ketegasan Presiden.. !!!
Sudah diusulkan beberapa tahun lalu. Tapi karena bukan orang penting dianggap tidak penting, namun sekarang sudah jadi masalah GENTING...🙂
Laju sepeda motor harus dikendalikan. Pembatasan wilayah dapat dilakukan...mungkin di daerah tertentu butuh sepeda motor...misal di kawasan pedesaan atau daerah terpencil untuk lalu lintas lokal...(*/)

Djoko Setijowarno pengajar di Universitas Katolik Soegijapranata,Salatiga. Studied Rekayasa Transportasi at Institut Teknologi Bandung, Studied at Soegijapranata Catholic University, Studied Civil Engineering at Univesitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah.


 
Copyright © 2015 WARTO SOLO. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by Creating Website and CB Blogger
>