Hukum Kriminal    Inspirasi    Kesehatan    Ekonomi    Wisata    Komunitas    Pendidikan    Kuliner    News    Peta Situs   
Home » » Diskusi Praktik Kelola Dana Desa Klaten

Diskusi Praktik Kelola Dana Desa Klaten

Posted by WARTO SOLO on Sabtu, 25 Agustus 2018

bumdes-klaten2


KLATEN,wartosolo.net - Sanggar Maos Tradisi (SMT) bekerjasama dengan IRE Yogyakarta, diskusi  yang bertemakan “Praktik-Praktik Baik Pengelaloaan Dana Desa”. Ide diskusi ini berawal dari keraguan banyak pihak tentang kapasitas desa dalam mengelola dana desa. 
Bagi kami, keraguan ini harus dijawab dengan bukti bahwa sudah banyak desa yang mampu mengelola dana desa untuk kesejahteraan masyarakatnya. Ruang ini sudah disediakan melalui landasan yang kuat yaitu Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang sejatinya membawa misi mulia, yaitu adanya transformasi ekonomi politik di desa yang diharapkan bisa mendorong kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Desa didorong menjadi lebih demokratis secara politik dan mandiri secara ekonomi dengan mengoptimalkan aset yang dimilikinya.

Untuk mendorong kemandirian desa tersebut, desa diberikan keleluasaan merumuskan kewenangan yang bisa dijalankan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Untuk menjalankan kewenangannya, desa mendapatkan transfer dana dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN yang kemudian disebut dengan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan APBDesa. Selain dana desa, sumber-sumber pendapatan desa yang lain adalah pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan tidak mengikat dari pihak ketiga. 
Jika menilik pada pemahaman di atas, maka sebenarnya dana desa bukanlah bantuan pemerintah pusat kepada desa. 
Dana desa merupakan hak desa yang mesti dipenuhi oleh pemerintah pusat dalam rangka mendorong konsolidasi pembangunan, mendorong kemandirian, dan kesejateraan desa. Dalam menyusun prioritas pembangunan yang dialokasikan dalam APBDesa, prioritas pembangunan mesti disepakati dalam musyawarah desa (Musdes) dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan pemerintah supra desa.

Implementasi UU Desa

Empat tahun implementasi UU Desa sudah banyak praktik-praktik baik yang dilakukan oleh desa dalam penggunaan dana desa. Diskusi ini ingin membuktikan bahwa praktik-praktik pengelolaan dana desa sudah dilakukan oleh desa-desa di Kabupaten Klaten. 
Diskusi dihadiri oleh Bapak Jaka Purwantara, S.Sos,MM selaku Disermades Kabupaten Klaten, Bapak Wiyono selaku Kepala Desa Kradenan, Dr. Arie Sujito selaku Pengasuh Sanggar Maos Tradisi, dan Bapak Sunaji Zamroni selaku Direktur Eksekutif IRE. 
Diskusi diawali dengan pemaparan dari Bapak Sunaji Zamroni. Dalam pemaparannya beliau menjelaskan banyak hal sebagai berikut. Dana Desa memungkinkan praktik yang tidak mungkin dijalakan menjadi mungkin untuk dijalankan. Banyak pertanyaan terkait kelahiran UU Desa. 
Apakah desa mampu mengelola desanya sendiri secara mandiri. Saat ini desa masih dibuat pusing dengan sistem pelaporan yang ruwet. Terdapat perubahan mendasar dan baru yang ada di desa yakni terkait dengan kewenangan. Dana Desa diartikan sebagai APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintahan, pembangunan, serta, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. 

Desa dengan dana desa harus mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, diwujudkan rencana yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam membangun desa (RPJMDes). Dana desa dimulai sejak 2015 dan jumlahnya punmeingkat setiap tahunnya. Kesulitan geografis, jumlah penduduk, dan luas wilayah menjadi indicator penentuan tinggi rendahnya dana desa yang diterima oleh suatu desa. Saat ini desa dihormati sebagai wilayah yang mampu mengurus rumah tangganya sendiri.
Terdapat empat bidang yang menjadi tanggung jawab desa yakni urusan pemerintahan, pembangunan (sarana dan prasarana, pemenuhan hak-hak dasar, pengembangan ekonomi lokal, dan lingkungan dan sumber daya alam atau ekologi), pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat. Kabupaten mewajibkan desa mengembangkan sistem informasi desa yang meliputi jumlah penduduk miskin, penyandang dissabilitas, dan Pekka. 

Data terbaru 

UU Desa mendorong gerakan membangun desa melalui collective action. Dengan demikian, dana desa digunakan untuk mengembangkan penghidupan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kolaborasi dari beberapa aspek yang ada di desa seperti SDM, bangunan, sosial, alam, dan keuangan. 
Data dari Smeru Institute menunjukkan apabila desa semakin banyak memabangun infrastruktur maka ketipangan yang ada di desa semakin meningkat. Hal ini disebabkan proses perencanaan yang ada di desa tidak dilakukan secara inklusif. 
Dalam studinya itu, Smeru membandingkan tingkat ketimpangan desa yang giat membangun infrastruktur dengan desa yang kurang giat membangun sarana prasara (infrastruktur). Selanjutnya, dana desa dapat menopang kehidupan berkelanjutan warga miskin yang ada di desa. Dalam memberdayakan warga miskin, perlu kita gunakan pendekatan berbasis hak bukan kebutuhan. Semua asa tersebut dirangkai melalui satu lembaga yang diberi nama BUMDesa. BUMDesa ini diharapkan akan mampu menggerakkan ekonomi yang ada di desa
.

Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan dari Bapak Wiyono. Dalam pemaparannya beliau menyampaikan tentang penggunaan dana desa yang ada di Desa Kradenan. Dana desa sudah digunakan untuk hal-hal strategis yang ada di desa seperti untuk membangun sarana fisik, UKM, kegiatan pemberdayaan bagi kelompok difabel. Tidak hanya itu saja, dana desa juga sudah digunakan untuk peningkatan sektor pertanian di Desa Kradenan. Terkait dengan aspek sosial budaya, sudah ada banyak kegiatan yang diselenggarakan. Harapannya, dana desa dapat dijalankan dengan baik di semua desa di Klaten. 

bumdes-klaten1
Materi terakhir disampaikan oleh Dr.Arie Sujito. Dalam sesinya, beliau menyampaikan substansi dan pentingnya dana desa. dana desa menjadi satu isu yang menarik untuk dibicarakan. Desa diharapkan bahkan didorong agar menjadi desa yang mandiri. Desa tidak lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan, desa tidak lagi menerima menu pembangunan. Akan tetapi, lebih jauh dari itu, desa diberikan kewenangan dan ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Konteks sejarah telah menempatkan desa sebagai pihak yang hanya manut pada kebijakan yang sudah diberikan oleh pusat. 

Melalui UU Desa, desa dikembalikan hak asal usulnya. Apabila UU Desa diperas maka akan diperoleh dua hal yakni kewenangan dan dana desa. dengan kata lain memperkuat desa sama artinya dengan memperkuat NKRI. 
Lantas pertanyaannya, siapakah desa itu? Desa ialah wilayah yang dihuni oleh semua lapisan warga yang ada di desa.  Karena kedudukan itulah, maka desa patut untuk mendapatkan rekognisi (pengakuan). UU Desa merupakan perjuangan rakyat desa untuk meningkatkan pembangunan yang ada di desa. Desa penting untuk diberikan wewenang untuk memikirkan sendiri pembangunan seperti apa yang harus dijalankan di desa. Dengan kata lain desa bukan lagi sebagai penonton, tetapi sebagai pelaksana. 

Desa wajib maju

UU Desa mendorong adanya rekognisi dan subsidiaritas di tingkat desa. Oleh karena itu, dana desa merupakan hak desa bukan hak kabupaten atau kota. Untuk mendorong itu semua, desa perlu didorong dan didukung untuk maju bukan malah ditakut-takuti. Konteks itulah yang menjadikan pendamping desa penting ada di desa. Kunci pemberdayaan dan pembangunan desa tidak ditentukan oleh pendamping desa, melainkan oleh pemerintah dan warga desa. Dengan demikian penting untuk mengawal desa. Proses yang perlu dikawal salah satunya terkait dengan perencaan yang ada di desa. 
Silahkan baca : Pramuka Smada Boyolali Perkokoh Persatuan dan Kesatuan 
RPJMDesa menjadi patokan untuk melakukan pembangunan selama enam tahun ke depan. 
Saat ini perencanaan desa tidak boleh dilakukan dengan main-main. Ada banyak manfaat dari lahirnya UU Desa salah satunya untuk menggerakkan ekonomi desa. Namun, saat ini desa masih dihadapkan pada urusan-urusan administratif yang menyulitkan desa. Ukuran keberhasilan dana desa bukan hanya terletak pada ketepatan pelaporan keuangan, tetapi meningkatnya partisipasi warga desa. Dana desa menjadikan warga desa yang tidak tahu menjadi tahu dan aktif terlibat dalam pembangunan yang ada di desa. 
Urbanisasi menjadi bukti bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan bias kota. 
Saat ini pembangunan harus disesuaikan dengan karakter desa setempat. Oleh karena itu, penting bagi desa untuk mengadakan forum yang dijadikan sebagai media berbagi (sharing). Dana desa juga dapat meningkatkan gotong royong di desa. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya partisipasi warga di desa.  
Perjuangan untuk mendapatkan dana desa desa lebih mudah ketimbang praktik pengelolaan dana desa.

Praktik pengelolaan dana desa dapat dilihat di salah satu desa di Kudus. Di sana warga desanya khususnya difabel kesulitan untuk menyampaikan aspairasinya. Hal ini tentunya bertentangan dengan semangat yang ada di UU Desa. 
Sejatinya Musdes menjadi forum tertinggi bagi desa yang diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi dan kepentingan warga desa. Sudah saatnya desa memikirkan akan dibawa ke mana arah pembangunan desa. Tidak lupa, libatkan warga dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada di desa. Desa perlu didorong untuk mengembangka inisiatif dalam membangun desa. Jangan curigai desa, tetapi bantulah desa. Untuk saat ini yang dapat membantu desa ialah warga desa. Berikan ruang bagi setiap lapisan yang ada di desa untuk mengekspresikan diri.(*/)
Baca juga :Luar Biasa Festival Cheng Ho Sukses, 20.000 Tiket Terjual

SHARE :
CB Blogger
 
Copyright © 2015 WARTO SOLO. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by Creating Website and CB Blogger
>