Inspirasi

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Hibah Tanah Semestinya Ditolak

Post by On Tuesday, November 14, 2017



WALI KOTA Solo pada medio akhir bulan Juli lalu mengajukan permohonan izin kepada DPRD terkait pelepasan tanah hak pakai (HP) Pemerintah Kota Surakarta, untuk dipindahtangankan kepada masyarakat yang menghuni tanah tersebut. Permohonan persetujuan pemindahtanganan tanah hak pakai atas nama Pemerintah Kota Surakarta dalam bentuk hibah kepada pemohon yakni masyarakat terdiri dari: hak pakai nomor 11 kelurahan Semanggi seluas 2250 M, hak pakai nomor 10 kelurahan Tipes seluas 1876 M, hak pakai nomor 40 kelurahan Pucang Sawit  seluas 509 M dan hak pakai nomor 43 kelurahan Pucang Sawit seluas 573 M. Jadi total luas tanah yang akan dipindahtangankan seluas 5.228 M persegi.  Adapun alasan pemkot melepaskan tanah HP ini ada dua alasan utama. pertama,sudah digunakan oleh masyarakat untuk hunian. Kedua, sudah tidak dimanfaatkan oleh pemkot untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
    
Sebelum lebih jauh membahas, saya selaku salah satu anggota pansus yang membahasnya, akan paparkan terlebih dahulu tentang peruntukan tanah-tanah Hak Pakai tersebut dan kondisi eksistingnya saat ini.  Pertama, Hak Pakai nomor 10 Kelurahan Tipes. Berdasarkan keputusan kepala kantor pertanahan kota surakarta nomor 40-1-530.3/33/72/2000 mengalokasikan tanah seluas1876 meter persegi dengan peruntukan perluasan puskesmas.  Adapun fakta empirik lapangan menunjukan lahan tersebut saat ini ditempati oleh penduduk untuk pemukiman, dan pemkot tidak pernah mengadakan kegiatan perluasan puskesmas di area tersebut.  Kedua, Hak Pakai nomor 11 Kelurahan Semanggi seluas 2250 meter persegi dengan peruntukan bangunan resosialisasi Silir. 


Saat ini sebagian besar lahan dipakai untuk hunian dan sisanya fasilitas umum jalan kampung. Pemkot tidak pernah membangun tempat resosialisasi sebagaimana peruntukannya.  Ketiga, Hak Pakai nomor 40 Kelurahan Pucang Sawit berasal dari tanah negara seluas 509 meter persegi dengan peruntukan taman perumahan daerah Pucang Sawit, dituangkan dalam surat keputusan kantor pertanahan kota Surakarta nomor 21-1-530.3-33-7-2004.  Sampai saat ini pemkot tidak pernah membangun taman perumahan daerah Pucang Sawit sebagaimana peruntukan hak pakai.  Keempat, Hak Pakai nomor 43 Kelurahan Pucang Sawit seluas 573 meter persegi dengan peruntukan taman pemuda.  Pada kenyataannya, sampai saat ini pemkot belum pernah membangunnya sebagai taman pemuda.
Ada beberapa catatan yang patut kita perhatikan. Pertama, sangat terlihat bahwa pemkot terkesan kurang memprioritaskan pemanfaatan lahan Hak Pakai itu untuk dipergunakan sebagaimana peruntukannya.  Pemkot semestinya melakukan penataan sesuai aturan hukum yang berlaku dan masyarakat yang terlanjur menempati bisa diberikan pengertian yang memadai untuk dipindah ke Rusunawa atau tempat legal lain yang mungkin bisa diberikan pemerintah Kota sebagai sebuah solusi terkait hunian masyarakat.
Catatan kedua, pemkot semestinya mempertahankan aset miliknya, bukan justru melepaskan atau memindahtangankan aset tersebut kepada pihak lain tanpa memberikan keuntungan baik profit maupun benefit kepada pemkot.  Jika pola hibah ini dipakai menjadi andalan pemkot, akan ada berapa banyak lagi lahan Hak Pakai milik pemkot yang akan diberikan kepada warga masyarakat yang sudah menempati lahan-lahan hak pakai tersebut?  Solo bukanlah kota yang luas areanya.  Sempitnya area kota Solo, dan tidak melimpahnya aset tanah milik pemkot, semestinya dipertahankan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menjadi kontributor solusi dari problematika kota yang kompleks dan multidimensi.  Pemkot perlu sadar, kota ini masih butuh banyak lahan untuk membangun lebih banyak lagi rumah susun bagi warga kota yang belum memiliki rumah, sehingga problem papan bisa teratasi.  Kota ini masih butuh sangat luas adanya ruang terbuka hijau sebagaimana diamanahkan perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, agar warga kota makin sehat dan waras.  Kota ini masih menghajatkan penambahan taman cerdas dan perpustakaan dikampung-kampung, agar warganya menjadi semakin wasis.  Kota ini juga masih membutuhkan lahan untuk membangun inkubator-inkubator bisnis dikampung-kampung agar pelaku usaha kecil, mikro dan menengah makin menggeliat sehingga warganya menjadi wareg.


Negara kita adalah negara hukum.  Pemerintah memiliki kewajiban mendidik warga masyarakatnya untuk taat terhadap hukum.  Jangan sebaliknya, melegitimasi pelanggaran dengan stempel hukum dan kekuasaan.  DPRD selaku lembaga perwakilan rakyat memiliki tugas mengontrol jalannya pemerintahan dikota Solo ini agar selalu berada dijalur hukum.  Terkait dengan permohonan persetujuan pemindahtanganan tanah Hak Pakai pemkot dalam bentuk hibah kepada warga ini, perlu merujuk pada regulasi yang ada, yakni permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Didalam pasal 399 ayat 1e, tertulis bahwa pihak yang dapat menerima hibah adalah perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sesuai ketentuan perundang-undangan.  Saat pansus berkonsultasi ke kementrian dalam negeri, selaku pihak yang paling memahami ruh dan suasana kebatinan saat aturan ini dibuat, pihak kemendagri menyampaikan bahwa pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.  Artinya, hibah berupa tanah bisa dilakukan dengan dua syarat mutlak. Pertama, perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam. Kedua, masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah.  Jikapun masyarakatnya berpenghasilan rendah, tetapi tidak terkena bencana alam, maka hibah tidak diperbolehkan.  Sebaliknya, jikapun terjadi bencana alam, tetapi masyarakatnya tidak termasuk kategori MBR, pun hibah tidak diperbolehkan.
Atas dasar pemahaman ini, maka permohonan persetujuan pemindahtangan empat lokasi Hak Pakai milik pemkot dengan cara hibah, DPRD bisa menolaknya, karena tidak terpenuhinya dua syarat diatas yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Penolakan ini semata-mata karena regulasi tidak memperbolehkannya. DPRD wajib mendukung setiap upaya pemkot untuk mengentaskan warganya yang belum mapan, tetapi tidak dengan cara yang melanggar hukum. Masih banyak cara lain yang lebih mengentaskan, lebih memberdayakan dan tidak melanggar aturan.
Akan tetapi dalam demokrasi selalu mengakomodasi suara terbanyak. Maka saat rapat paripurna pekan kemarin yang dihadiri oleh 43 orang anggota DPRD, tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara voting. Ada 16 anggota DPRD dari 4 fraksi yang tidak setuju hibah, yakni Fraksi PKS, Fraksi Demokrat Nurani Rakyat, Fraksi persatuan Indonesia Raya, dan Fraksi PAN. Sedangkan 27 orang anggota DPRD menyutujui hibah, terdiri dari anggota Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar. Apapun hasilnya, akhirnya DPRD secara kelembagaan telah memutuskan untuk menyetujui hibah ini. Pesan saya kepada pemkot, pertimbangkan permendagri nomor 19 tahun 2016 pasal 399 ayat 1e, saat mengeksekusi hibah ini. Semoga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, dan apalagi di hari kemudian. Wallahu a'lam.

Dikirim oleh : Sugeng Riyanto, Anggota DPRD Kota Surakarta

Silahkan berikan masukannya di kolom komentar. Jika anda merasa artikel ini bermanfaat, jangan lupa untuk mengKLIK tombol share agar semua orang tahu...
Klik juga 
Ikuti akun twiter  (https://twitter.com/wartosolocom)


Next
« Prev Post
Previous
Next Post »