Hukum Kriminal    Inspirasi    Kesehatan    Ekonomi    Wisata    Komunitas    Pendidikan    Kuliner    News    Peta Situs   
Home » » Mengapa , Demo angkot Makin Merebak dan Cenderung Anarkis ?

Mengapa , Demo angkot Makin Merebak dan Cenderung Anarkis ?

Posted by WARTO SOLO on Jumat, 10 Maret 2017


WARTOSOLO.COM- Demo angkutan umum nampaknya tidak akan berhenti. Dimulai dari Yogyakarta, kemudian Medan, Malang, Semarang, Tangerang, Bandung dan bisa jadi akan diikuti pengusaha dan sopir angkutan umum di daerah lain.
Sejak era reformasi, perhatian pemerintah terhadap transportasi umum kian menurun. Meski dalam UU 22/2009 LLAJ ada ''kewajiban'' pemerintah pusat termasuk pemerintah daetah untuk menyelenggarakan transportasi umum (pasal 138, 139, 158) dan kewajiban memberi ''subsidi operasional'' (pasal 185)'
Di Jawa Tengah, angkutan pedesaan yang beroperasi tinggal 20 persen, sehingga beberapa trayek transportasi pedesaan sudah hilang. Bus AKDP yang beroperasi sudah kurang dari  40 persen dengan load factor kurang dari 40 persen. Idealnya, load factor minimal 79 persen agar usahanya tetap berjalan.
demo-angko-bandung
Djoko Setijowarno



Di perkotaan juga sama saja, rata-rata yang beroperasi kurang dr 30%* dgn tingkat isian kurang 40 persen.

Era pemerintahan

Pada 2004, pemerintah melalui Kemenhub mulai menggagas bus sistem transit (BST) dgn konsep membeli pelayanan (buy the service). Namun dalam perkembangan hingga sekarang, tidak banyak kota yg serius menyelenggarakan BST tersebut. Selain kendala anggaran juga kemampuan SDM di daerah. Bahkan yang lebih ironis, program BST jadi ladang korupsi dan kolusi kepala daerah hingga, bawahannya. Saat ini sudah lebih dari 20 kota di Indonesia sudah operasikan Program BST.
Penyelenggaraan BRT (bus rapid transit) di Jakarta sekarang sudah bisa jadi percontohan bagi daerah. Di Jakarta, bus antre di halte menunggu penumpang naik. Sementara di daerah, kebalikannya, penumpang antre menunggu bus kapan akan hadir di halte. Karena jumlah bus kurang.
Era menurunnya pengguna angkutan umum, saat sepeda motor mudah didapat dan harganya murah terjangkau kemampuan warga karena dapat diangsur.
Era Presiden SBY, sepeda motor tumbuh pesat. Sebelum tahun 2005, produksi sepeda motor kisaran 2-3 juta unit per tahun. Sekarang rata-rata 8 juta unit sepeda motor diproduksi per tahunnya. Kemudian muncul kebijakan mobil murah dan hemat energi (LGCC) dapat fasitas khusus tanpa bayar pajak, turut berpengaruh warga makin beralih ke kendaraan pribadi baik sepeda motor maupun mobil.
Manajemen layanan transportasi umum tidak banyak berubah. Sistem setoran dan ngetem membuat kurang diminati penumpang. Angkutan umum kian ditinggalkan.
Di era Presiden SBY, diluncurkan subsidi BBM sktr Rp 200 triliun. Penikmat terbesar sepeda motor 53 persen dan mobil pribadi 40 persen. Sedangkan angkutan umum hanya 3 persen (terendah) dan mobil barang 4 persen.
Di era Presiden Joko Widodo, marak penggunan teknologi informasi dan merambah pula di sekror transportasi umum. Muncul angkutan sewa beraplikasi, baik sepeda motor maupun taksi.
Sepeda motor sewa atau ojek apalagi on line mkn meningkat jumlahnya. Demikian pula taksi on line memberi kemudahan bagi warga untuk mendapatkannya, selain tarifnya yang lebih murah dibanding taksi resmi.
Ojek bukan jenis transportasi umum, karena sepeda motor bukan kendaraan berkeselamatan. Cocok untuk angkutan lingkungan, Angkutan roda tiga Bajaj
Lalu pertanyaannya, apakah kejadian di Bandung, dimana satu unit mobil Avanza silver nopol D 1167 UF dirusak sekelompok orang diduga sopir angkot di Jalan BKR, akan kembali terulang. Pelaku salah sasaran dengan menuding mobil tersebut sebagai taksi online. Akibat insiden anarkis ini para penumpang di mobil Avanza mengalami trauma.
"Semoga hal seperti ini tidak terjadi di Solo dan kota-kota lain..

*Djoko Setijowarno pengajar di Universitas Katolik Soegijapranata,Salatiga. 

SHARE :
CB Blogger
 
Copyright © 2015 WARTO SOLO. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by Creating Website and CB Blogger
>