Hukum Kriminal    Inspirasi    Kesehatan    Ekonomi    Wisata    Komunitas    Pendidikan    Kuliner    News    Peta Situs   
Home » » Mari Contoh Model Penerimaan Parkir di Sidoarjo

Mari Contoh Model Penerimaan Parkir di Sidoarjo

Posted by WARTO SOLO on Minggu, 25 September 2016

contoh-parkir-sidoarjo

WARTOSOLO-Dua kabupaten di Jawa Timur telah melakukan terobosan meyakinkan dalam hal pengelolaan parkirnya. Di Kabupaten Sidoarjo lewat Perda No 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir, dan Perda No 2 Tahun 2012 tetang Penyelenggaraan Parkir. Pemerintah setempat menetapkan setiap kendaraan yang parkir di wilayah Kabupaten Sidoarjo dikenakan tarif BERLANGGANAN.  Wow keren bukan ?
sidoarjo-contoh-parkir
Alat Pemantau Parkir
Nah, lalu tarif tersebut dikenakan untuk kendaraan yang parkir dimana ? Dan bagaimana sistem pembayaran retribusinya. Jawabnya adalah, sifat pembayaran berlangganan. Tarif itu berlaku untuk parkir badan jalan umum, parkir di tempat khusus parkir atau lahan parkir yang dikelola pemerinth dan parkir insidental. Kebijakan parkir berlangganan inilah yang mengharuskan semua pemilik kendaraan membayar retribusi parkir tahunan.

Kemudian bagaimana dengan kendali tanggung jawab parkir tersebut, di tangan siapa. Yang jelas, Dinas Perhubungan memiliki kewenangan dalam pengelolaan parkir ini. Operasional Dinas Perhubungan itu lalu dikerjasamakan denga Samsat setempat. Seterusnya, Pemkab Sidoarjo yang memfasilitasi pemungutan retribusi parkir berlangganan dan Polres Sidoarjo dalam hal pengawasan parkir berlangganan.
Menurut Djoko Setijowarno, pengamat transportasi di Universitas Katolik Soegijapranata, Salatiga, Jawa Tengah dalam proses pembayarannya, retribusi parkir wajib dibayar bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan.
 
parkir-sidoarjo-contoh
Hal yang sama juga diberlakukan di Kabupaten Kediri. Djoko Setijowarno menuturkan, kota penghasil rokok itu malah sudah memberlakukannya sejak tahun 2007. Bahkan tarifnya sudah ditetapkan, dimana tarif parkir sepeda motor Rp 20.000, kendaraan umum Rp 40.000 dengan potensi penerimaan Rp 3,7 M per tahun. "Rata-rata ada pemasukan 9-10 persen tiap tahunnya.," katanya. Untuk data jumlah roda dua sebanyak 112.868 unit, roda 4 sebanyak 17.084 unit. Jumlah penduduk 275.000 jiwa.
Lalu bagaimana dengan kota/kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Menurut pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat ini, dua wilayah yakni Pemalang  dan Brebes  sudah menerapkannya. Apabila ingin diteruskan ke kabupaten/kota di Jateng tinggal menunggu keberanian instansi terakit.
"Kalau pemprov berani mengkaitkan dengan pajak kendaraan kita sudah laksanakan. Kita sudah ke pemprov mereka sudah konsultasi ke Depdagri jawabannya tidak bisa restribusi parkir di kaitkan dengan pajak kendaraan. Kecuali di izinkan buka loket sendiri di kantor samsat sifatnya tidak wajib," terangnya. (*/wartosolo.net)


Jika artikel ini bermanfaat : 

Ikuti akun twiter  (https://twitter.com/wartosolocom)
Jadikan anda yang pertama berkomentar



SHARE :
CB Blogger
 
Copyright © 2015 WARTO SOLO. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by Creating Website and CB Blogger
>