Hukum Kriminal    Inspirasi    Kesehatan    Ekonomi    Wisata    Komunitas    Pendidikan    Kuliner    News    Peta Situs   
Home » » Flyover atau Underpass, Paling Penting Ada Koordinasi Pusat dan Daerah

Flyover atau Underpass, Paling Penting Ada Koordinasi Pusat dan Daerah

Posted by WARTO SOLO on Selasa, 04 Agustus 2015



SOLO,wartosolo.com- Keberadaan rel KA yang ada di tengah-tengah kota memang menjadi momok, terutama di kota-kota yang padat penduduk dan aktivitas lalu lintasnya. Seperti di Kota Solo Jawa Tengah, ada sekitar lima perlintasan KA yang langsung memotong urat nadi lalu lintas di Kota ini. Yakni jalan Slamet Riyadi (Purwosari), Jalan Moewardi (Badran), Pasar Nongko, simpang tujuh Joglo dan viaduk Gilingan. Mau tidak mau pengguna jalan harus merasakan pengalaman atau sensasi berhenti sejenak di perlintasan KA sembari menunggu KA lewat. Beruntung kalau jalanan pas sepi, jikalau ramai dan padat, pastilah kemacetan yang akan didapat. Di Solo perlintasan KA ini menyumbang 40 persen angka kemacetan kota. Angka ini akan makin membengkak bila terjadi pada saat Arus Mudik Balik Lebaran. Sehingga Pemkot Surakarta mewacanakan adanya pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kemacetan apakah dengan underpass atau flayover.
Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian diaturlah kebijakan untuk mengatasi perpotongan di perlintasan sebidang. Implementasi dari undang-undang maka diperlukan inrastruktur untuk menghilangkan perlintasan sebidang ini yakni berupa underpas, flyover atau mungkin overpass.
flyover-underpass
Flyover Palur/Koran Sindo

Hal itu termaktub pada Pasal 15, dalam hal terjadi perpotongan antara jalur kereta api dan jalan raya dibuat dengan prinsip tidak sebidang. Artinya, salah satu jalan harus dibuat flyover (jalan layang) atau underpass (terowongan). Bisa jalan kereta api yang diangkat atau jalan raya.
Sayangnya, di Kota Solo usulan infrastruktur udah dilontarkan sejak 10 tahun lalu. Seperti pelaksanaan proyek pembangunan jalan layang (fly over) simpang tujuh Joglo, Kadipiro, Banjarsari, Solo. DED sudah dibuat, tinggal implementasi. Sayang usulan itu macet di tengah jalan. "Entah kenapa tidak dilanjutkan. Padahal DED flyover Palang Joglo sudaj lama diajukan. Kini malah Fly over Palur yang dibangun," papar Anggota Komisi D DPRD Pemprov Jateng, Muhammad Rodhi. Menurut dia, pembangunan fly over di Joglo amat membutuhkan komitmen dari Pemkot Surakarta terkait penyediaan lahan, serta pemerintah pusat sebagai penyandang dana. "Bila lahan tak segera disediakan maka proyek pengurai kemacetan di kawasan padat lalu lintas hanya di awang-awang saja," tandasnya.
Hal yang sama juga disampikan salah satu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemerintah Pusat Waligi. Ia menuturkan wacana pembangunan fly over simpang tujuh Joglo sudah bergulir sejak lima tahun lalu, namun sampai detik ini belum tahda-tanda kejelasan.
“Sebenarnya tinggal menunggu Pemkot, bagaimana kesanggupan menyediakan lahan (fly over--red)- nya,” terangnya.
Dikatakan, ada tiga wacana pembangunan fly over yakni simpang tujuh Joglo, pelintasan Purwosari dan Palur. Dari tiga rencana itu, baru fly over Palur yang sudah mulai proses pengerjaanya. “Memang kalau dari sisi anggaran, pembangunan underpass (jalan bawah tanah--red) yang lebih ringan dibanding fly over. Butuh anggaran ekstra untuk merealisasikan, termasuk pembebasan tanah,” tuturnya. (*/)

SHARE :
CB Blogger
 
Copyright © 2015 WARTO SOLO. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by Creating Website and CB Blogger
>